Perjakbi: Pemilik Usaha ‘Virtual Office’ Harus Memiliki Sertifikasi

Perjakbi: Pemilik Usaha 'Virtual Office' Harus Memiliki Sertifikasi

Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi) bekerjasama dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta setuju mendukung terbitnya undang-undang mengenai pengelolaan virtual office atau jasa kantor bersama di Jakarta.

Sekretaris Jenderal Perjakbi, M Hadi Nainggolan di kantor Dinas Koperasi-UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta, membeberkan dalam audiensinya, ada sebagian hal yang betul-betul penting dalam pengelolaan jasa kantor bersama (Virtual Office).

Kecuali membikin hukum mana perusahan yang boleh dan tak boleh mengaplikasikan virtual office, kedua pihak juga membikin hukum standarisasi sebuah perusaahan pengelola dan penyedia jasa virtual office.

Baca Juga: Harga dari virtual office jakarta murah yang dapat kamu lihat dan bandingkan

Seandainya perusahaan pengelola atau penyedia jasa virtual office diizinkan berjalan tanpa adanya undang-undang yang memegangnya, karenanya akan berakibat pada menjamurnya perusahaan-perusahaan pengelola jasa kantor bersama yang tak kompeten.

“Jangan dikit-dikit sebuah perusaahan mengklaim dirinya sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa virtual office, walaupun perusahaan hal yang demikian masih jauh dari klasifikasi profesional dalam mengelola industri bisnis hal yang demikian,” kata Hadi.

Untuk itu lanjut Hadi, mereka setuju untuk bersama-sama mengawal supaya terbitnya undang-undang yang mengendalikan perusahaan pengelola dan penyedia jasa virtual office. Hadi mau perkembangan bisnis dalam negeri diiringi dengan perkembangan aturan yang bagus untuk menerima kepastian aturan bagi segala sesama pihak.

“Ya, tentunya perkembangan virtual office ini sepatutnya disertai dengan perkembangan aturan yang bagus guna menerima kepastian aturan bagi para pengguna virtual office ataupun perusahaan pengelola jasa virtual office itu sendiri. Sehingga, pertumbuhan industri bisnis virtual office ini dapat dibereskan bagus semenjak mulai ketika ini. Arus perubahan zaman tak dapat kita lawan, tetapi kita dapat buat hukum tata kelolanya,” papar M Hadi Nainggolan yang juga pengusaha muda ini.

Pada peluang sama Irwandi, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta mengaku menyambut bagus hal ini dan akan siap mengadakan pertemuan lebih lanjut guna membahas semacam usul draf hukum bagi perusahaan pengelola dan penyedia jasa virtual office.

Draf hukum hal yang demikian, lanjut Irwandi, nantinya akan diteruskan terhadap kementerian perdagangan, selaku regulator yang memiliki otoritas untuk menerbitkan hukum hal yang demikian sebagai dasar payung aturan. Nanti teknis dan terperincinya baru dikendalikan di Pemda.

“Aku menyambut bagus usul ini. sebab memang untuk mengelola Virtual Office tak dapat sembarangan, sepatutnya rinci. Mulai dari standarisasi ukuran kantor, teknologi, sumber energi manusia sampai hal-hal lainnya. Jangan hingga banyak menjamur pula perusahan pengelola dan penyedia jasa virtual office yang abal-abal dan tak kompeten. Aku betul-betul mendorong untuk kita dorong terbitnya undang-undang yang mengendalikan pengelola dan penyedia jasa virtual office,” imbuh Irwandi.

Baca Juga: Daftar virtual office jakarta selatan termurah dan terbaik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *