Suami Istri Berprofesi Dalam Satu Kantor, Kenapa Tak?

kantor

Virtual Office – Jodoh memang ditangan Maha dan sering kali kali sebagian pasangan menemukan pasangan hidupnya didalam daerah kerja. Dalam Bahasa Jawa ada ungkapan yang berbunyi “Witing tresna jalaran saka kulina” yang artinya “Cinta bertumbuh sebab terbiasa bersama-sama”. Ini benar adanya. Sebab pasangan bisa terjalin saat mereka sering kali menghabiskan waktu bersama-sama, menjalankan profesi masing-masing. Jodoh yaitu alternatif dan banyak orang yang menetapkan untuk menikah sebab menemukan pasangannya di daerah kerja.

Hal ini sungguh-sungguh biasa ditemui di sebagian kota besar, di mana banyak pekerja profesional bagus di kantor ataupun di lapangan menghabiskan waktunya untuk berprofesi bersama. Pasangan suami istri yang berprofesi di daerah kerja yang sama, sering kali kali kita menjumpai sebagian hal yang menarik saat salah satu pasangannya menetapkan untuk mengundurkan diri. Ini sebab regulasi perusahaan yang tak mengijinkan karyawannya menikah dengan rekan sekerjanya.

Hal ini tentu menjadi keadaan sulit bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan yang berkinerja sungguh-sungguh bagus tapi menetapkan mengundurkan diri sebab mereka menikah dengan rekan sekerja. Sementara, perusahaan tak membolehkan keduanya berprofesi bersama. Meski tak segala perusahaan memiliki kebijakan yang sama, tapi pada walhasil sering kali terjadi pasangan-pasangan karyawan sekantor yang menetapkan menikah, salah satunya memilih untuk mengundurkan diri dengan seluruh pertimbangan yang telah dipikirkan secara matang.

Tapi sepertinya keadaan-keadaan seperti ini akan kian berkurang ditemui ke depannya dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat menyuarakan bahwa Pasal 153 ayat 1 UU No.13/ 2013 perihal ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tak mempunyai energi regulasi yang mengikat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 8 karyawan yang bernama merupakan Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus dan Yekti Kurniasih. Mereka minta supaya Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan dalam konteks frasa yang berbunyi ‘selain sudah dikuasai dalam perjanjian kerja, regulasi perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.

Keputusan Mahkamah Konstitusi hal yang demikian tentu memberikan memberi kepastian bagi para karyawan yang berkeinginan menikah dengan rekan sekerja. Tapi pertanyaannya, sebetulnya kenapa perusahaan sebelumnya sering kali membikin regulasi dalam perjanjian kerja bersama yang melarang karyawannya untuk menikah dengan rekan kerjanya?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *