Sekolah Yang Patut Dicontoh Dari Eks RSBI

Berdasarkan Musliar kenapa sekolah di bsd sekolah percontohan sebab cara kerja menuju sekolah berkwalitas telah kelihatan sehingga dapat diwujudkan teladan bagi sekolah lainnya. Akan tapi, Musliar mengatakan, yang dikeluhkan masyarakat selama ini yakni adanya beberapa sekolah RSBI yang memungut tarif pengajaran dengan mahal walaupun ada juga sekolah RSBI yang tak dipungut tarif sebab semuanya dibayarkan pemerintah seperti RSBI di Surabaya atau Kaltim.

“Artinya sekolah baik tak patut mahal. Seandainya telah jalan seperti itu ya jalan terus. Yang tak boleh yakni menamakan RSBI,” kata Musliar.

Musliar malah menuturkan kebijakan di tempat yang mewujudkan sekolah mantan RSBI menjadi BLUD masih dibicarakan. “Seandainya kebijakan tempat itu masih kami bicarakan,” ujarnya.

Lebih lanjut berdasarkan Musliar, sekolah mantan RSBI menjadi tanggung jawab tempat. Dia menuturkan pengalihan status mantan RSBI menjadi BLUD diperkenankan sepanjang mutu sekolah konsisten terjaga dan tak memberatkan masyarakat serta bisa dikelola secara akuntabel.

Sebelumnya, Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menolak keras adanya agenda pemerintah Jawa Barat (Jabar) yang akan mengganti sekolah mantan RSBI menjadi Balai Layanan Biasa Tempat (BLUD) seperti yang dilegalkan terhadap rumah sakit.

Sekjen FGII Iwan Hermawan mengatakan apabila sekolah mantan RSBI dialihkan menjadi BLUD karenanya sekolah-sekolah hal yang demikian menjadi sah memungut dana dari masyarakat. “Agenda ini terang akan konsisten membikin kastanisasi sekolah apalagi untuk tingkat pengajaran dasar,” kata Iwan.

Berdasarkan Iwan dengan adanya kastanisasi sekolah seperti itu melanggar deklarasi universal hak azasi manusia ( Duham) pasal 26 dan UUD 1945 pasal 31 dan UU No 20 tahun 2003 perihal Cara Pengajaran pasal 4 ayat 1 yang berbunyi pengajaran diselenggarakan secara demokratis dan berkedadilan serta tak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, skor keagamaan, skor kulturan, dan kemajemukan bangsa.

“Harus sekolah mantan RSBI kembali menjadi sekolah reguler sehingga tdk terjadi diskriminasi. Upaya BLUD cuma logika akalan para kepala sekolah dan pemerintah Jabar untuk memungut dana dari masyarakat ,” tutur Iwan.

Kecuali itu, FGII mengevaluasi, agenda pengubahan mantan RSBI menjadi BLUD ialah wujud pengingkaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dikala dikala kampanye menjanjikan sekolah tidak dipungut bayaran hingga tingkat sekolah menengah .

“ Seandainya program BLUD konsisten dilakukan karenanya FGII dan Fortusis akan melaksanakan aksi besar besaran dengan melibatkan orang tua siswa dan guru ke Gedung Sate. Kecuali itu juga kami akan melaksanakan gugatan secara regulasi terhadap pemerintah Jawa Barat apabila konsisten memaksakannya,” ujar Iwan.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *